Saidina Ali: “Jika di bangku sekolah saja kita masih membiarkan praktik titip-menitip dan tekanan kelompok dalam memilih ketua kelas, kita sedang menanam benih otoritarianisme di tanah yang paling subur.”
PONTIANAK— Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027 yang resmi dimulai pada Senin, 13 Juli 2026, Institut Perahu Edukasi (IPE) meluncurkan seruan nasional kepada para guru di seluruh Indonesia: jadikan pemilihan ketua kelas sebagai laboratorium demokrasi pertama bagi siswa. Bukan sekadar ritual awal semester, melainkan sebuah praktik nyata nilai-nilai Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil) — prinsip-prinsip yang sama yang melandasi pemilihan umum di negara demokrasi manapun di dunia.
Inisiatif ini bukan tiba-tiba. Ia lahir dari keprihatinan mendalam IPE terhadap realitas yang kerap terabaikan: bahwa budaya politik yang kotor — mulai dari bujuk rayu, tekanan kelompok, transaksi kecil-kecilan, hingga intimidasi — sudah berjangkit sejak anak-anak berada di kelas empat sekolah dasar. Pemilihan ketua kelas yang tidak demokratis, menurut IPE, adalah bibit awal dari budaya politik uang yang kelak menggerogoti demokrasi Indonesia.
“Demokrasi bukan keterampilan yang tiba-tiba muncul saat seseorang berusia 17 tahun dan memegang surat suara. Ia adalah kebiasaan berpikir dan berperilaku yang harus dilatih sejak dini — dan tidak ada ruang latihan yang lebih sempurna dari kelas itu sendiri.”
— Saidina Ali, Ketua Institut Perahu Edukasi
Ketika Kelas Menjadi Cermin Politik Nasional
Bagi sebagian besar guru, pemilihan ketua kelas adalah urusan sepele yang diselesaikan dalam sepuluh menit pertama awal semester: tunjuk tangan, hitung, selesai. Namun IPE melihatnya secara berbeda. Dalam kajian internal yang dilakukan IPE selama dua tahun terakhir terhadap sekolah di berbagai daerah, ditemukan bahwa mayoritas proses pemilihan ketua kelas berlangsung jauh dari prinsip demokrasi yang sehat.
Beberapa pola yang ditemukan cukup mengkhawatirkan: siswa populer atau anak dari keluarga berada cenderung “ditunjuk” oleh guru alih-alih dipilih secara demokratis; sebagian siswa mempengaruhi teman-temannya dengan iming-iming traktiran atau ancaman pertemanan; pemilihan dilakukan secara terbuka sehingga siswa tidak bebas mengungkapkan pilihan sejati mereka; dan yang paling ironis, beberapa kasus menunjukkan adanya “negosiasi di balik layar” antara orang tua siswa dengan wali kelas.
“Ini bukan persoalan kecil. Ini adalah persoalan besar yang dianggap kecil,” tegas Saidina Ali. “Ketika seorang anak belajar bahwa cara memenangkan pemilihan adalah dengan memberi hadiah atau mengintimidasi teman, kita sedang mengajarkan pelajaran yang jauh lebih kuat dari pelajaran PKn manapun di buku teks. Dan sayangnya, pelajaran itu adalah pelajaran yang salah.”
| 7 LANGKAH PEMILIHAN KETUA KELAS LUBER & JURDIL (Panduan IPE) |
| ▸ Sosialisasi dan kampanye terbuka: calon memaparkan visi-misi kepada kelas (3–5 menit per calon) |
| ▸ Pencalonan terbuka dan sukarela: tidak ada penunjukan sepihak oleh guru |
| ▸ Masa “kampanye bersih”: dilarang memberi iming-iming dalam bentuk apapun |
| ▸ Pemilihan menggunakan surat suara tertulis dan rahasia (bukan angkat tangan) |
| ▸ Penghitungan suara dilakukan terbuka dan disaksikan seluruh kelas |
| ▸ Pemenang diterima dengan sportif: kalah menang adalah bagian dari demokrasi |
| ▸ Refleksi pasca-pemilihan: guru memfasilitasi diskusi tentang pengalaman berdemokrasi |
Guru sebagai Arsitek Demokrasi Pertama
IPE tidak sekadar menyerukan perubahan — mereka datang membawa gagasan praktis. Menurut IPE, posisi guru dalam ekosistem ini bukan sebagai “penentu” siapa yang layak menjadi ketua kelas, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin proses berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Pergeseran peran ini, meski terdengar sederhana, menuntut transformasi mindset yang nyata di kalangan pendidik.
“Seorang guru yang memfasilitasi pemilihan ketua kelas dengan benar sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia sadari,” kata Saidina Ali. “Ia sedang mengajarkan bahwa suara setiap orang berharga, bahwa kekuasaan harus diraih melalui cara yang sah, dan bahwa kekalahan dalam demokrasi bukan akhir — melainkan undangan untuk terus berkontribusi. Itu adalah pelajaran yang paling berharga yang bisa diberikan seorang guru kepada muridnya.”
“Setiap kelas yang hari ini melangsungkan pemilihan ketua kelas secara luber dan jurdil adalah satu sel sehat dalam tubuh demokrasi Indonesia. Jika setiap kelas sehat, bangsa ini sehat.”
— Saidina Ali, Ketua Institut Perahu Edukasi
Dari Kelas ke Bangsa: Membangun Ekosistem Anti Politik Uang
Gerakan pemilihan ketua kelas luber-jurdil ini merupakan bagian dari program yang lebih besar: Kurikulum Pendidikan Demokrasi Anti Politik Uang yang resmi diluncurkan IPE bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Program tersebut mencakup modul-modul pembelajaran kontekstual untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, yang dirancang untuk secara bertahap membangun kesadaran, sikap, dan keterampilan demokratis siswa.
IPE menilai bahwa pendidikan anti politik uang tidak bisa hanya menjadi urusan pelajaran PKn di kelas — ia harus menjelma menjadi budaya sekolah. Dan budaya tidak lahir dari ceramah; ia lahir dari praktik berulang. Pemilihan ketua kelas yang demokratis, yang dilaksanakan setiap tahun secara konsisten, adalah salah satu praktik terpenting dalam membangun budaya tersebut.
Program ini juga dirancang untuk menjangkau dimensi di luar tembok sekolah. Siswa yang mengikuti program IPE diharapkan membawa pulang nilai-nilai demokrasi yang mereka pelajari ke dalam percakapan keluarga — menjadi agen perubahan di komunitas terkecil mereka. “Ketika seorang anak pulang ke rumah dan bercerita kepada ayah-ibunya tentang betapa bangganya ia karena berhasil memilih dengan jujur hari ini, itu adalah pendidikan demokrasi yang menjangkau dua generasi sekaligus,” ujar Saidina Ali.
“Anak yang hari ini tidak berani angkat tangan untuk mendukung calon yang ia yakini karena takut diejek teman — anak itu akan tumbuh menjadi pemilih yang mudah diintimidasi di bilik suara. Kita harus putus rantai itu dari sekarang.”
— Saidina Ali, Ketua Institut Perahu Edukasi
Satu Hari yang Menentukan Arah Satu Generasi
Saidina Ali menutup pernyataannya hari ini dengan sebuah pengingat yang sederhana namun penuh bobot: bahwa demokrasi adalah otot, bukan bakat. Ia harus dilatih, dibiasakan, dan diperkuat setiap hari. Dan hari pertama tahun ajaran baru ini — dengan ribuan kelas di seluruh Indonesia yang secara serentak berpotensi melangsungkan pemilihan ketua kelas mereka — adalah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan.
“Kami mengajak setiap guru, di setiap sudut negeri ini, untuk hari ini — hari ini juga — membuat satu keputusan kecil yang dampaknya besar: fasilitasi pemilihan ketua kelas dengan jujur dan adil. Berikan setiap anak hak suara yang sesungguhnya. Biarkan mereka merasakan apa artinya dipercaya, apa artinya suaranya dihitung, apa artinya pemimpin yang dipilih bukan karena kuat atau kaya, melainkan karena memang layak. Itulah demokrasi. Dan itulah yang harus dimulai dari kelas kita hari ini,” pungkas Saidina Ali dengan penuh keyakinan.
